Peraturandesa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat bagi seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa tersebut. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi derajatnya. Pemerintah kabupaten dapat membatalkan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 9. . Dengan Kesepakatan Bersama. BADANPERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA TRAYU Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKuNGAN HIDUP DESA TRAYU, KECAMATAN S NGOROJO. KABUPATEN KENDAL. KETENTUAN UMUM pagal t Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud 2 Dese ada'ah Desa Traw pemenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG LARANGAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN OBAT ALAT SRTUM YANG DILARANG DI DESA JATIMALANG . PENDAHULUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Jatimalang Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen 2. contohperdes pungutan desa. peraturan desa karangsari kecamatan buayan kabupaten kebumen nomor : 04 tahun 2019 tentang pungutan desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa karangsari . menimbang : 5 Peraturan Menteri Desa . ⇒ Tahun 2015 : Permendes 1/2015 tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [download] Permendes 2/2015 tentang pedoman musyawarah desa [download] Permendes 3/2015 tentang pendamping desa [download] Permendes 4/2015 tentang BUMDesa [download] Permendes 5/2015 tentang prioritas dana desa 2015 [download] Pelanggaranterhadap Larangan Kepala Desa Pasal 17 (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana tentang Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian OzVju.